PENGAWASAN DAN TRANSPARANSI PEMBANGUNAN DESA
Keywords:
APBDes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BanyuasinAbstract
Penulis: Haswan Saputra, S.IP ; Amaliatulwalidain, S.Sos., M.A : M.Qur’anul Kariem, S.IP., M.I.P
ISBN: xxx-xxx-xxxx-xx-x
Editor: Junior Hendri Wijaya
Copy Editor: Iman amanda Permatasari
Tebal: viii+194 Hlm; 14,8 Cm X 21 Cm. Cetakan I, …………… 2023
Deskripsi: Alhamdulillah, segala puji selalu Kami panjatkan kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan buku berjudul ‘Pengawasan dan Transpatansi pembangunan Desa’ dengan lancar tanpa kendala. Buku ini merupakan karya penulis mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Terhadap Keterbukaan Informasi Penggunaan Dana APBDes Tahun 2019 di Desa Daya Murni Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin. Dalam penulisan ini menyajikan Bagaimana Peran BPD dalam melaksanakan pengawasan pada pembangunan gedung olah raga (GOR) dan Keterbukaan Informasi penggunaan Dana APBDes Tahun 2019. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang membantu pembuatan buku ini The Journalish yang bersedia mewujudkan hasil karya yang penulis lakukan menjadi sebuah buku yang diharapkan bisa bermanfaat bagi semua orang masa. selanjutnya beribu ucapan terima kasih pada semua pihak yang turut mendukung penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Jika pembaca menemukan kesalahan apapun, penulis mohon maaf setulusnya. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki setiap kesalahan, karena itu, dukungan berupa kritik & saran akan selalu penulis terima dengan tangan terbuka.
References
Amanulloh, N. (2015). Demokratisasi Desa. Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta Pusat.
A. Tahri. (2020). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Alfabeta. Cetakan ke tiga. Bandung.
H. Handoko (2015). Manajemen. BPFE. Edsi Kedua. Yogyakarta
M. Burso. (2018). Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama Prenadamedia Group. Jakarta
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R & D. Alfabeta Edisi kedua. Bandung.
Ansyar, M. (2017). Traspormasi Demokrasi Desa Melalui Musyawarah Desa. Skripsi.
Awaeh, S., Kaawoan, johannis e., & Kairupan, J. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelengaraan Pengawasan Pemerintahan. Fispol Unsrat, 53(9), 1689–1699.
Badan, P., Desa, P., & Di, B. P. D. (2020). Peran badan permusyawaratan desa (bpd) di desa gebangan kecamatan kapongan kabupaten situbondo. Jurnal Eksekutif, 16, 1–12.
Busro, M. (2018). Teori-teori manajemen sumber daya manusia (Edisi Pert). PRENADAMEDIA GROUP.
Dilago,R., Lumolos, J., Waworundeng, & W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Eksekutif, 1(1).
Fitriani,L.(2015). PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIDESA BANDUR PICAK KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012. JOM Fisip, 2(Oktober), 1–23.
Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi tentang penerapan UU No. 14 Tahun 2008 Di Dinas Kominfo Kota Manado). Jurnal Komunikasi, 12(2), 127–140. https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3
Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(2), 213–221. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556
Kamaluddin. (2016). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Skripsi, 99.
Kanter, M. R., Lengkong, F. D., & Tulusan, F. G. (2021). TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA DI DESA AMONGENA III KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA. Jurnal Administrasi Publik, 7(102), 79–87.
Mamesah, findy yanel. (2010). Peranan Badan Permusyawatan Desa Dalam Penyususan Angaran Pendapatan Dan Belanja Desa. 2010, 1–11.
Maukar, L. V. (2016). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA DI DESA SEMADE KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK | NIM. E42012070 | GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan. Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(3). https://webjurnal.untan.ac.id/index.php/governance/article/view/1334
Ningrum, E. S., & Hermawan, S. (2018). Analisis Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dan Kemungkinan Berdirinya BUMDes. Prospek Dan Tantangan Pengelolaan Keuangan Desa, 53(9), 1689–1699.
Pangestika, M. W. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan (JEJAK), 6, 1–28.
Pemerintah Pusat (UU No. 14 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008. Revista de Trabajo Social, 11(75), 23–26. http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2020.pdf%0Ahttp://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/44540/44554
pemerintah pusat uu No 6. (2014). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1), 45–54. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088
perbup banyuasin No 10. (2019). PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PRIORITAS PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2019. Https://Medium.Com/. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf
Putu, N., Sandrina, C., Erviantono, T., & Supriliyani, N. W. (2014). Desa Dalam Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Menurut Uu No . 6 Tahun 2014 ( Studi Kasus Di Desa Riang Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan ). JOM Fisip, 2014(6), 1–9.
Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1), 12.
Syarifudin, A. (2020a). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA, DI DESA DASEH KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG PERIODE 2018. Jurnal Administrasi Publik, 2507(February), 1–9.
Syarifudin, A. (2020b). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBDes DI DESA JOMBE KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi, 2507(February), 1–9.
Titin, K. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA BONTOLONGKASA SELATAN KABUPATEN GOWO. Skripsi, July, 1–94.
Widiastutiningrum, E. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Lib.Unnes.Ac.Id, 4.
Undang-Undang Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (2018). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Nomor 65(879), 2004–2006.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Mentri Dalam Negeri (2016). Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (2019). Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.
Peraturan Bupati Banyuasin (2016). PerBup No 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun anggran 2016.
Peraturan Bupati Banyuasin. (2016). PerBup No 1 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Bupati Banyuasin (2019). PerBup No 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggran 2019.
Peraturan Desa Daya Murni (2019). PerDes No 03 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
