Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer
Abstract
Penulis: Ferdinand Eskol Tiar Sirait; Dana Pratiwi; Rizky Dwi Kusuma; Muhammad Habibi; Dkk
ISBN: xxx-xxx-xxxx-xx-x
Editor: Tim The Journal Publishing
Penerbit: The Journal Publishing
Jumlah & Tebal: iv+111 Hlm; 15 Cm X 23 Cm
Cetakan: I, Agustus 2022
Beli Buku: Shopee
Deskripsi: Buku Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer ini menyoroti persoalan netralitas ASN dalam pemilihan umum. Buku ini dibuat sebagai respon dari banyaknya bentuk pelanggaran Pemilu yang dijumpai di Indonesia. Namun, problematika netralitas ASN menjadi salah satu masalah yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Angka kasus pelanggarannya pun cenderung mengalami peningkatan saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Terbukti dengan terus adanya laporan dan temuan oleh Bawaslu terkait pelanggaran ASN saat menjelang Pemilu, baik Pemilu nasional maupun daerah. Persoalan tersebut dapat dikaji dari sisi hukum, sosial, politik dan historis. Pendekatan studi tersebut dapat menjadi pisau analisis dalam mendalami problematika pelanggaran netralitas ASN.
Buku ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi Bawaslu dalam membuat kajian bermanfaat yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan terkait kepemiluan, baik bagi internal lembaga maupun stakeholder terkait. Selain itu, buku ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas karena dapat menjadi referensi pengetahuan dalam mempelajari dan mengkaji studi kepemiluan. Buku ini juga diharapkan akan menjadi rujukan bagi para peneliti ataupun penulis yang umumnya berfokus pada kepemiluan dan netralitas ASN pada khususnya. Oleh karena itu, pembuatan buku bunga rampai sebagai produk dari proyek perubahan PKN ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.
Sekali lagi kami berharap dengan adanya Buku ini akan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pada umumnya ataupun peneliti serta bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak dan penulis yang telah berkontribusi besar dalam penulisan Buku ini, tanpa adanya peran serta, dukungan dan semangat dari penulis, pastilah buku ini tidak dapat selesai dengan baik.
References
Anderson, J. F. (2013). The gospel according to merit: From virtue to rationality to production. International Journal of Organization Theory and Behavior, 16(4), 449–464. https://doi.org/10.1108/IJOTB-16-04-2013- B001
Beerbohm, E. (2016). The ethics of electioneering. Journal of Political Philosophy, 24(4), 381–405. https://doi.org/10.1111/jopp.12082
Buber, M. (1947). Between Man and Man. Routledge & Kegan Paul.
Chou, H. Y. (2014). Effects of endorser types in political endorsement advertising. International Journal of Advertising, 33(2). https://doi.org/10.2501/IJA-33-2-391-414
Czubaroff, J. (2000). Dialogical rhetoric: An application of Martin Buber’s philosophy of dialogue. Quarterly Journal of Speech, 86(2), 168–189. https://doi.org/10.1080/00335630009384288
Dawood, Y. (2015). Campaign finance and American democracy. Annual Review of Political Science, 18, 329–348. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-010814-104523
Dwivedi, D., Skov Nielsen, H., & Walsh, R. (2018). Narratology and ideology : negotiating context, form, and theory in postcolonial narratives. Retrieved from https://www.worldcat.org/title/narratology-and-ideology- negotiating-context-form-and-theory-in-postcolonial- narratives/oclc/1082387265?referer=br&ht=edition
Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth. Jurnal Borneo Administrator, 15(3), 313–332. https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.566
Gordon, M. (2011). Listening as embracing the other: Martin buber’s philosophy of dialogue. Educational Theory, 61(2), 207–219. https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2011.00400.x
Hamid, A. (2011). Politisasi Birokrasi dalam Pilkada Banten 2006. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 97–110.
Hamid Tome, A. (2012). Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. Law Journal Sam Ratulangi University, XX(3), 132–147. Retrieved from http://repo.unsrat.ac.id/cgi/search/simple?q=abdul+hamid+tome&_actio n_search=Search&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srcht ype=ALL&_satisfyall=ALL
Kohlberg, L. (1981). Essays on moral development, vol. 1: The philosophy of moral development. Moral stages and the idea of justice. In Essays on Moral Development (Vol. 1).
Lasswell, H. (1948). The structure and function of communication in society. New York.
Lasswell, H. D., & Blumenstock, D. (1939). World Revolutionary Propaganda. Alfred A. Knopf, Inc.
Light, P. C. (2006). The tides of reform revisited: Patterns in making government work, 1945-2002. Public Administration Review, 66(1), 6–
https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00551.x
Martini, R. (2010). Politisasi Birokrasi Di Indonesia. Politika, 1(1), 67–74. Mokhsen, N., Dwiputrianti, S., & Muhammad, S. (2018). Urgensi
Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 10(1), 109–128. https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177
Portillo, S., Bearfield, D., & Humphrey, N. (2019). The Myth of Bureaucratic Neutrality: Institutionalized Inequity in Local Government Hiring. Review of Public Personnel Administration, 1–16. https://doi.org/10.1177/0734371X19828431
Prasodjo, E., & Rudita, L. (2014). Undang-Undang Aparatur Sipil Negara : Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Kebijakan Dan Manajemen PNS, 8(1), 13–31.
Putra, H. S. (2019). Jurnal Analis Kebijakan | Vol. 3 No. 1 Tahun 2019. 3(1).
Sen, A. (2000). Merit And Justice. In K. Arrow, S. Bowles, & S. Durlauf (Eds.), Meritocracy and Economic Inequality. New Jersey: Princeton University Press.
Singh, M. N. (2021). Election Commission, Electoral Democracy and Constitutionalization of Elections in India. Indian Journal of Public Administration, 67(2), 165–176. https://doi.org/10.1177/00195561211022579
Sirait, F. E. T. (2019). Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (studi kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia). Jurnal Penelitian Politik LIPI, 2.
Sudrajat, T., & Hartini, S. (2018). Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(3), 445. https://doi.org/10.22146/jmh.26233
Sudrajat, T., & Mulya Karsona, A. (2016). Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal Media Hukum, 23(1), 87–94. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0070.87-94
The Routledge Companion to Social Media and Politics. (2014). In Routledge Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9781315771854
West, R. L., & Turner, L. H. (2018). Introducing Communication Theory. Analysis and Application. (Sixth Edit). New York: McGraw-Hill Education.
selengkapan...
