RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Abstract

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur pemerintahan secara mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersurat dibagian menimbang bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisonal untuk mengatur pemerintahan secara mandiri. Namun seiring berkembangnya jaman pemerintahan desa yang mandiri tereliminasi dengan bergabungnya desa dalam negara. Oleh karena itu pemerintah desa perlu diperkuat, agar desa maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya pemerintah desa yang demokratis, maka pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur dan sejahtera akan terwujud.
Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis tersebut, maka diperlukan pemilihan kepala desa secara langsung. Pemilihan Kepala Desa secara langsung merupakan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31, sebagai berikut:
(1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
(2) Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
Makna pemilihan kepala desa secara langsung mengindikasikan adanya prinsip demokrasi, dimana calon akan mendapatkan legitimasi amanah dari rakyat. Dengan adanya legitimasi penuh dari rakyat, maka kepala desa akan mampu membangun pemerintahan yang mandiri. Karena legitimasi yang diperoleh dari rakyat mendatangkan otoritas baginya. Otoritas dibutuhkan oleh kepala desa, agar dia memiliki kapasitas yang penuh untuk merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi program yang mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.