TIPOLOGI GOVERNANCE LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Abstract

Latarbelakangi peneliti meneliti tatakelola organisasi non profit dengan pendekatan kualitatif, karenaa peneliti aktivis sebagai relawan di Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), BK3S dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1975 sebagai organisasi sosial nonpemerintah, bersifat terbuka dan serta mandiri. BK3S sebagai pantner pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang kedudukan, peran dan tugasnya diatur pada bab VII, pasal 42, 43 dan 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Menginat BK3S sebagai badan koordinasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sehingga berelasi dengan pilar-pilar sosial dan asosiasi profesi pekerja sosial. Penelitian ini sebagai penutup dari studi program doctoral pada fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia. Ketika sidang terbuka beberapa tamu bertanya secara pribadi, yang inti pertanyaannya adalah “studi di fakultas ekonomi desertasinya tidak ada sangkut pautnya dengan ekonomi?”. Atas pertanyan tersebut maka peneliti sampaikan bahwa pembangunan sosial dapat terwujud jika mengatasi permasalah sosial harus dibarengi dengan pembangunan ekonomi. Pengalaman peneliti selama tujuh belas tahun menjadi relawan di BK3S ketika membantu pemerintah dan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan teori-teori kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial tidak pernah tuntas jika tidak didukung dengan mengatasi masalah ekonomi para PMKS. Jadi penelitian ini mendukung hasil studi James Midgley (1995), yang menyatakan bahwa proses perubahan sosial yang terencana yang didisain untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh harus menggabungkan dengan proses pembangunan ekonomi. Jadi peneliti menempatkan diri mengelaborasikan ilmu kesejahteraan sosial-pekerjaan sosial dengan ilmu ekonomi. Atas dasar itu penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang menengahai debat kubu residualis (blaming the victim) dengan institusionalis (blaming the system), menghubungkan langsung kesejahteraan sosial dengan pembangunan ekonomi sebab hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial tidaklah otomatis (Amartya Sen) pemenang Nobel 1998. Walaupun dalam penelitian ini tidak sampai membahas pada aktivitas ekonomi LKS. Akan tetapi peneliti menempakan diri pada posisi ditengah diantara kedua disiplin ilmu, dan penelitian-penelitian tentang ekonomi yang dibarengkan dalam mewujudkan pembangunan sosial dilakukan diluar studi ini, yang telah dipublikasi pada jurnal internasional dan nasional dengan focus penelitian ekonomi mikro melalui wadah UMKM. Penelitian pendahuluan dimulai sejak tahun 2010 ketika peneliti bersama Ikatan Pendidik Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI) bekerjasama dengan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), Kementrian Sosial dan Save the Children penyelenggarakan “Training The Child and Family Centered Social Work Training : Child Protection and Permanenc Planning” dilanjutkan dengan Practicum on Child and Family Centered Cosial Work : Child Protection and Permanency Planning, dan Training: Child Protectio and Good Pareting : A Training Program for Social work Teachers and Training in Working with Children Carers and Families in Indonesia.
Pasca training dan praktikum peneliti sebagai anggota Tim Monitoring Uji Coba Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang diselenggarakan Kementrian Sosial RI bekerjasama dengan Save the Children pada tahun 2011. Anggota Tim Penyusunan naskah akademik bahan penyusunan PERDA Nomor 11 tahun 2015 tentang Lembaga Organisasi Sosial DIY. Tim Juri Lomba Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Tingkat Daerah DIY dan Anggota Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman. Berangkat dari pengalaman tersebut muncul ide untuk meneliti tatakelola organisasi non profit kususnya LKS, karena selama berproses training, menjadi juri berbagai lomba, narasumber bimbingan teknik LKS ditemukan beberapa kejanggalan yang ada didalam pengelola LKS