NEGARA DAN PESANTREN : KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL
Abstract
Penulis: Muhammad Khozin; Erni Saharuddin; Nur Faidati
ISBN: xxx-xxx-xxxx-xx-x
Editor: Diana Michel
Penata Letak: Iman Amanda Permatasari
Layout dan Desain Cover: Wendi Firnanda
Penerbit
The Journal Publishing
Anggota IKAPI
vii+112 hlm ; 14,8 cm x 21 cm
Cetakan I, ………….2025
DESKRIPSI:
Pesantren adalah salah satu alternatif pilihan tempat bagi umat Muslim untuk belajar dan mendalami Agama Islam. Sebagai entitas yang menyediakan dan melayani kebutuhan masyarakat dalam belajar ilmu agama tentunya tidak sebatas aktivitas berjalan saja. Dibutuhkan tatakelola yang baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren hadir untuk mengatur dan menata agar Pesantren dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Kebijakan ini dianggap sebagai representasi hadirnya negara dalam penyelenggaraan pesantren. Sebab yang dikelola dan dilayani oleh pesantren adalah warga negara. Sehingga negara harus menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara yang ada didalamnya.
References
Abdul Wahab, Solichin. (2008). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Agustina, E. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat. Jurnal Literasi Hukum, 3(2), 10.
A.G Subarsono, (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Agustino, Leo. (2008). Dasar-dasar kebijakan Publik. Bandung: CV.Alfabeta
Anderson, James E. (1979). Public Policy Making. New York, Chapter 4.
Anggara, Sahya. (2014). Kebijakan Publik. Bandung : CV Pustaka
Ardiansyah, F., Muqorona, M. W., Nurahma, F. Y., & Prasityo, M. D. (2023). Strategi Penanganan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur. Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal), 7(2), 81-90.
Aripudin, A., Kholis, N., & Bustamam, R. (2015). Dinamika Pesantren: Lokalitas to globalitas. DINAMIKA PESANTREN.
Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu.Budi, Winarno. 2002. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media. Presindo
Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik, Pt. Buku Kita: Jakarta.
Cahyandari, A. T. S., & Pradana, G. W. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Upaya Pengelolaan Limbah B3 Di Kabupaten Sidoarjo). Publika, 159-174.
Cahyo, S. T. (2014). Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur. Publika, 2(2).
Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dye, Thomas R. (2005). Understanding Public Policy. Eleventh Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall
Purwanto, E. A. (2005). BAB 5 PELAYANAN PUBLIK PARTISIPATIF. Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik, 176.
Haryadi, S. (2018). Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi : Prinsip Penyusunan Kebijakan Negara di Bidang Telekomunikasi. Open Science Framewor, 1–13. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YTWMX
HUNAFA, D. F. (2022). Pengaturan Urusan Pendidikan Pesantren Oleh Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.
Ismail, A. (2018). PESANTREN DAN RADIKALISME AGAMA (Studi Pesantren Hidayatullah Ternate). Al-Qalam, 13(1), 19-36.
Irfan Islamy. (2004). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
Jamaludin, A., & Prayuti, Y. (2022). Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren. Res Nullius Law Journal, 4(2), 161-169.
Jannah, P. M. (2021). Pelecehan seksual, seksisme dan bystander. Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi, 2(1), 61-70.
Karimah, U. (2018). Pondok pesantren dan Pendidikan: relevansinya dalam tujuan Pendidikan. MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah, 3(1), 137.
Kesuma, G. C. (2017). Refleksi model pendidikan pesantren dan tantangannya masa kini. Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, 2(1), 67-79.
Kawengian & Rares, J, (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Journal “Acta Diurna” Volume IV. No.5.
Khodijah, S. (2017). Pengaruh Budaya Pesantren Terhadap Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Madinatunnajah Jombang, Ciputat.
Muhakamurrohman, A. (2014). Pesantren: Santri, kiai, dan tradisi. IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya, 12(2), 109-118
Maesaroh, N., & Achdiani, Y. (2017). Tugas Dan Fungsi Pesantren Di Era Modern. Sosietas, 7(1).
Mustofa, J., & Salahuddin, M. (2020). QUO VADIS PONDOK PESANTREN DI ERA UNDANG-UNDANG PESANTREN. IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies, 1(01), 1-17.
Nurcholis, Hanif. (2005). Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiarsana
Nugroho, Riant. (2008). Public Policy . Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
Otanius, L., Odaligoziduhu, H., & Palindungan, L. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Pelayanan Publik. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (JAMANE), 1(1), 70-76.
Parson, Wayne. (2008) Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Prenada Media Group.
Pitasari, D. N., & Maulana, D. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Santri Dalam Memahami Tindak Kekerasan Di Pondok Pesantren Modern Assa’Adah. BANTENESE: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 2(2), 130-136.
Putra, Fadillah. (2003). Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sari, K., & Taun, T. (2022). Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren Di Bandung. Legal Spirit, 6(2), 231-238.
Silva, R. C., Dutra, J. S., Veloso, E. F., Fischer, A. L., & Trevisan, L. N. (2015). Generational Perceptions And Their Influences On Organizational Commitment. Journal of the Iberoamerican Academy of Management, Vol. 13, 5-30.
Suluh, Dian. (2022). Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta: Samudra Biru
Triwijati, N. E. (2007). Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 4, 303-306
Tussakdiyah, H. Ishaq, I., & Kusnadi, E (2019). Implementasi Sistem Dakwah Islamiyah Terhadap Pembinaan Akhlak Santri di Pondok Pesantren Al-Anwar Kecamatan Kumpeh Ilir (Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
