PERAN DINAS PARIWISATA DIY DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERDASARKAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DOI:
https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i2.261Keywords:
Peran Pemerintah;, Pembangunan Berkelanjutan;, Partisipasi MasrakatAbstract
Pembangunan pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam suatu pembangunan wilayah. Dengan adanya berbagai kegiatan pariwisata maka daerah-daerah yang memiliki potensi dasar pariwisata akan lebih berkembang dan maju, di beberapa daerah dapat memberikan dampak yang postitif dalam perekonomian terutama dalam pemasukan devisa. Pembangunan kepariwisataan di DIY dinilai telah muncul, meski pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak mudah lantaran belum semua lapisan masyarakat memahami pentingnya pariwisata, pembangunan kepariwisataan berkelanjutan sangat tergantung pada seberapa besar peran pemerintah daearah dan juga didukung oleh partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam melakukan dilakukan observasi atau pengamatan terhadap arsip-arsip yang dihasilkan dari kegiatan Dinas Pariwisata DIY berupa laporan kegiatan, hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY LAKIP, RENSTRA, makalah dan power point yang digunakan oleh Pejabat eselon ketika menjalankan tugasnya sebagai narasumber, dan juga pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat eselon IV dan III melalui aplikasi SENGGUH yang dimiliki oleh BAPPEDA DIY, Dalam melakukan observasi dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan yang dibutuhkan di Unit kearsipan, Subbag Program, Seksi dan Bidang di lingkungan Dinas Pariwata DIY. Dilakukan wawancara secara dengan narasumber dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Penelitian ini menemukan beberapa hal penting. Pertama, Dinas Parwisata DIY terus berkomitmen untuk melakukan pembangunan kepariwsataan yang berkelanjutan dengan berbasis pada community based tourism Kedua, Dinas Pariwisata DIY telah melakukan perannya sebagai organisasi publik yang diberi tugas untuk melakukan perannya yaitu koordinasi, perencanaan (planning), Undang-undang (legislation dan regulation), Peran Sebagai Pengusaha (enterprenuer), Stimulasi (stimulation), Peran sebagai Pariwisata Sosial (Social tourism), Peran Sebagai daya tarik (Public interest).
References
Bappenas, ‘’Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional’’ diakses pada www.bappenas.go.id.info-2019 diakses pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 20.00 WIB
Bungin, Burhan, 2007, Penelitian Kualitatif, Jakarta : Kencana
Dewi, Rahayu Kusuma, 2016, Studi Analisis Kebijakan Publik, Bandung : CV. Pustaka Setia.
E. Parlemen, DInas Parwisata DIY Jelaskan Implementasi Perda Ripparda DIY diakses dalam dpr.go.id, pada 16 Januari 2022
Hakim,Lukman , Industri Pariwisata dan Pembangunan Nasional, Jurnal Among Makarti Vol 3 No.5 Juli 2010, hal. 70-78.
Herlambang Jati Kusumo, Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Mulai Berjalan dalam harianjogja.com. diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 18.45 WIB.
Hermawan, D dan G. Pratidina, Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bogor, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 6 Nomor 2, Oktober 2015, hal.94-103.
Idris, Magfirah T, Nurul Umi Ati dan Agus Zainal Abidin, Peran Pemerintah
Dalam Pengembangan Wisata Kampung Jodipan Dan Kampung Tridi (studi kasus di Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang), Jurnal Respon Publik, Volume 14 No. 4 tahun 2019, hal. 68-77).
Irawanam Eri, Implemasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, Jurnal Jejaring Adminsitrasi Publik Th. VII, Nomor 2, Juli – Desember 2015.
Judisseno, Rimsky K, 2017, Efektivitas Dan Kompleksitas Kepariwisataan, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
Junaid, Ilham, Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Dan Perencanaan Pariwisata, Jurnal Kepariwisataan, Volume 10, No. 02 Agustus 2016, halaman 50-68.
Kasih Cakaputra Komsary, ‘’Pilar Pembangunan Kepariwisataan Indonesia’’ diakses pada tourism.binus.ac.id/2017/20/4 diakses pada tanggal 13 Desember 2021pukul 12.39 WIB
Keputusan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
mediaindonesia, pariwisata-tekan-angka-kemiskinan, diakses dalam mediaindonesia.com/nusatantara, pada tanggal 16 Januari 2022.
Moeleong, J. Lexi ,2001 Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya
Nugroho, iwan, 2019, Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Nugroho, riant, 2014, kebijakan public di Negara-Negara Berkembang, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Nyoman Sunarta dan Nyoman Sukma Arida, 2017, Pariwisata Berkelanjutan Bali : Cakra Press.
Oka A.Yoeti, 1996, Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung : Angkasa
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025.
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025.
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraft 2020 - 2024
Qodriyatun, Sri Nurhayati Q, Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Karimunjawa, Jurnal Masalah-Masalah Sosial Vol.9, No. 2, Desember 2018.
Raharjo, Mudjo, Prof, Dr, Materi Kuliah Penelitian PPs, Universitas Maliki Malang, Juni, 2011
Sentanu, I Gede Eko Putra Sri dan Mahadiansar, Memperkuat Peran Pemerintah Daerah : Mengelola Pariwisata Lokal Yang Berkelanjutan, Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol. 8 No. 1 Juni 2020, hal. 1-20.
Simamora,Rohan Kristin dan Rudi Salam Sinaga, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik UMA 4 (1), (2016), hal. 79-90.
Suparmoko, Muhammad, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional, Jurnal Ekonomika dan Manajeman Vol.9 No. 1 April 2020, hal. 39-50.
Soekmato, Soerjono,2010, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : PT. Rajagrafindo
Syakdiah, DInamika Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Prosiding Seminra dan Call Paper 20-21 Oktober 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammdiyah Sudoarjo, Sidoarjo – Indonesia.
Undang – Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Undang-Undang Republik Indonesaia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Winarno ,budi , 2013, Etika Pembangunan, Jakarta :Pt. Buku Seru
Published
Issue
Section
Copyright (c) 2022 JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
