Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pengelolaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sinjai)

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui 1. Bagaimana Pengelolaan Identittas Kependudukan Digital di Kabupaten Sinjai, 2. Untuk mengetahui faktor determinan dalam  implementasi  Pengelolaan  identitas  Kependudukan  Digital  di  Kabupaten Sinjai Khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang mengarah pada proses kasus pengelolaan identitas kependudukan digital yang sejalan dengan Akuntabilitas pelayanan publik Di Kabupaten Sinjai. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan indikator indikator yang ditentukan dengan melihat hasil pengumpulan datadari informan penelitian yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta Kepala  Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  dan Kepala Bidang  Pengelolaan  informasi Adminstrasi Kependudkan, Adminstrator Database (ADB) disdukcapil Sinjai dan dan masyarakat. Hasil   Penelitian   ini   menunjukkan   bahwa   1.   Pengelolaan   Ident itas Kependudkan Digital selama kurun waktu 2 tahun telah berjalan di Kabupaten Sinjai dengan terbitnya Permnedagri Nomor 72 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 223 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dimana impelentasi pelaksanaan IKD disesuiakan dengan ketersediaan Perangkat dan jaringan beserta SDM, dan pemahaman terhadap Lembaga Pengguna Dokumen Kependudukan beserta Pemahaman Masyarakat akan pentingnya Idnetitas Kependudukan Digital sebagai wujud Dokumen kependudukan yang berbasis digitalisasi 2. Faktor determinan meliputi Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Fasilitas dan Prasarana, Sistem  dan  Jaringan,  serta  kesadaran  dan  pemahaman  warga,  serta  lembaga pengguna dokumen kependudukan sebagai faktor pendukung dengan ketersediaan Sumber daya Aparatur dan perangkat sebagai dasar utama layanan identitas kependudukan digital kepada warga. Faktor penghambat yakni lembaga pengguna dokumen kependudukan masih belum mampu menerapkan identitas kependudukan digital ini karna masing masing bertahan dengan database lembaga tersendiri dengan pemberlakuan  Dokumen  kependudukan  secara  fisik  walaupun  Legalitas  Negara telah sah serta pemahaman warga  yang  masih  minim tentang  teknologi dimana negara dituntut untuk berbasis digitalisasi yang masih belum direspon sepenuhnya oleh warga.