Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terdampak Corona Virus Disease (COVID-19)

Authors

  • Marselinus Tanggu Holo
  • Supardal Supardal Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

DOI:

https://doi.org/10.55314/tsg.v4i3.526

Keywords:

Peran, Dinas Sosial, Covid-19

Abstract

Artikel ini menganalisis peran penting yang dimainkan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Penelitian ini memeriksa implementasi kebijakan dan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Sosial dalam mengatasi tantangan distribusi bantuan selama krisis kesehatan ini. Berdasarkan penelitian lapangan, artikel ini menyajikan gambaran tentang keberhasilan dan kendala dalam proses penyaluran bantuan sosial, termasuk aspek komunikasi, administrasi, dan kontrol. Dalam konteks ini, peran Dinas Sosial dalam memfasilitasi distribusi bantuan menjadi faktor krusial untuk memastikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Meskipun beberapa hambatan ditemukan, upaya koordinasi dan adaptasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial telah memberikan kontribusi penting dalam mengatasi krisis ini. Artikel ini memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi situasi darurat seperti COVID-19.

References

Beck, J. S., & Beck, A. T. (2011). Cognitive behavior therapy. New York: Basics and beyond. Guilford Publication.

Benjamin C.L., Puleo C.M., Settipani C.A., et al. (2011). History of cognitive-behavioral therapy in youth. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. 20(2), 179–189, doi: 10.1016/j.chc.2011.01.011

Greenberg, J., Pyszczynski, T., & Solomon, S. (1986). The causes and consequences of a need for self-esteem: A terror management theory. In Public self and private self (pp. 189-212). Springer, New York, NY.

Knoll, J.L. (2020, March 30). Panic and Pandemics: The Return of the Absurd. [Blog post]. Retrieved from https://www.psychiatrictimes.com/ coronavirus/panic-and-pandemicsreturn-absurd

Taylor, S. (2019). The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease. England: Cambridge Scholar Publishing.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) tanggal 13 Maret 2020.

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2o2o Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 64 tahun 2020 Tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru

Surat Keputusan Bersama Nomor : 02/KB/2020 dan Nomor : KB/1/UM.04.00/M-K/2020

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : 02/Kb/2020 Nomor : Kb/1/Um.04.00/M-K/2020 Tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Ghaemi, N. (2020, March 24). The Psychology of Pandemic Denial: Why do some people reject the science of public health? [Blog post]. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/us/blog/mood-swings/202003/the-psychologypandemic-denial

Norberg, M., Rucker, D. (2020, March 20). Psychology can explain why coronavirus drives us to panic buy. It also provides tips on how to stop. [Blog post]. Retrieved from https://theconversation.com/psychology-can-explain-why-coronavirus-drives-us-to-panicbuy-it-also-provides-tips-on-how-to-stop-134032

Situasi Virus Corona (2020, April 21). Retrieved April, 21, 2020, from https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19.

https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/#.X3UBEmgzbIU

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

https://www.who.int/emergencies/en/

Jurnal Respirologi Indonesia volume 40 nomor 2, april 2020

World Health Organization (WHO) global researchers on coronavirus disease (COVID-19)

International Health Regulations (IHR) pada tahun 1969

IHR tahun 2005 yang diberlakukan sejak tanggal 15 Juni 2007

Keputusan Gubernur DIY No. 121/KEP/2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78/KEP/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/KEP/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, bantuan sosial disamping sebagai bagian jenis belanja juga merupakan sub fungsi dari fungsi Perlindungan Sosial

Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Published

2023-09-05