Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Menerapkan Lelang Jabatan Pada Tahun 2018

Authors

  • Dwi Husna Swastika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
  • Muhammad Eko Atmojo Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
  • Vindhi Putri Pratiwi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.55314/tsg.v2i1.21

Keywords:

Lelang Jabatan; , Sistem Merit; , Manajemen Sumber Daya Manusia.

Abstract

Jabatan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 terfokus pada bagaimana mekanisme yang terjadi selama proses Lelang Jabatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data serta teori sebagai bahan penjelas. Pengumpulan data primer dilakukan secara wawancara dengan enam narasumber terkait sebagai data utama sedangkan data sekunder dilakukan secara dokumentasi sebagai data pendukung. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Lelang Jabatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dilakukan berdasarkan sistem merit dan sesuai dengan regulasi pemerintah dari proses awal hingga akhir Lelang. Inovasi Lelang Jabatan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dengan pertimbangan perekrutan berdasarkan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia   sesuai indikator kompetensi, profesionalitas dan kualitas melalui penilaian obyektif.

References

Burhanuddin, & Fatmawati. (2016). Dominasi Aktor pada Pelaksanaan Mutasi Pejabat Karier dalam Birokrasi Pemerintahan di Kota Makassar (Kajian Lelang Jabatan atau Open Recrutment). Seminar Nasional Administrasi Negara II. Retrieved from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/53039012/Dominasi_Aktor__Bur_Makassar1.pdf?response-content-disposition=inline%3B filename%3DDominasi_Aktor_pada_Pelaksanaan_Mutasi_P.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3

Daniarsyah, D. (2015). Bureaucratic Political And Neutrality Of Bureaucracy In Indonesia. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, V(2), 85–94.

Harahap, N. A. (2016). Penguatan Kedudukan Dan Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi. Jurnal Panorama Hukum, 1(2), 83. https://doi.org/10.21067/jph.v1i2.1418

Herawati, N. R. (2016). Evaluasi Lelang Jabatan Camat dan Lurah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(2), 51–60. Retrieved from https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/2122

Katharina, R. (2018). Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Jurnal Spirit Publik, 13(2), 1–16. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif (Ed). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasir. (2019). Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara. Jurnal Administrasi Publik, 5(2), 154–174.

Noors, A. I. A. (2019). Analisis Pelaksanaan Seleksi Terbuka bagi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Indonesia. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 1–6.

Rosmiati, M., Sumaryana, A., & Buchari, A. (2019). REKRUTMEN TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 9(2), 228–243.

Sahambangung, O., Pioh, N., & Waworundeng, W. (2019). Manajemen Sistem Aparatur Sipil Negara (Studi tentang Sistem Merit dalam penempatan jabatan pimpinan tertinggi di lingkungan pemerintahan kabupaten kepulauan sangihe). Eksekutif Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(3), 1–13.

Smith, D. M. (2013). Candidate Recruitment for the 2012 Election: New Parties, New Methods ... Same Old Pool of Candidates? New york: Palgrave Macmillan.

Yahya, M. R., & Mutiarin, D. (2015). Model Lelang Jabatan Di Pemerintah Daerah Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, 2(2).

Published

2020-12-08