Kesenjangan antara Target dan Realisasi: Studi Indikator Pembangunan Kalurahan dan Kelurahan DIY 2025

Authors

  • Juang Gagah Mardhika Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

Keywords:

pembangunan daerah, kalurahan, kelurahan, Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

Pembangunan daerah merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan berbagai capaian pembangunan yang positif, sejumlah indikator pembangunan di tingkat kalurahan dan kelurahan masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Kondisi tersebut tercermin dari masih tingginya angka kemiskinan, belum optimalnya capaian Inclusive Growth Index (IGI), ketimpangan antarwilayah, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar bagi sebagian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator pembangunan yang belum mencapai target, menganalisis tingkat capaiannya berdasarkan data empiris, mengkaji faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas pembangunan di tingkat kalurahan dan kelurahan di DIY. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap berbagai sumber data sekunder, seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun 2025, data statistik pembangunan daerah, serta berbagai dokumen kebijakan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaktercapaian indikator pembangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur, lemahnya koordinasi antaraktor pembangunan, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur dasar, serta faktor struktural berupa keterbatasan anggaran dan dinamika ekonomi eksternal. Ketidaktercapaian indikator tersebut berimplikasi pada masih tingginya kemiskinan multidimensional, ketimpangan pembangunan wilayah, dan belum optimalnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pembangunan melalui perencanaan berbasis data, peningkatan kapasitas kelembagaan kalurahan dan kelurahan, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Kajian ini memberikan kontribusi dalam memahami tantangan pembangunan di tingkat lokal sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

References

Alkire, S. (2002). Dimensions of human development. World Development, 30(2), 181–205.

Ali, I., & Zhuang, J. (2007). Inclusive growth toward a prosperous Asia: Policy implications. Asian Development Review, 24(1), 1–18.

Arsyad, L. (2010). Ekonomi pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Badan Pusat Statistik. (2025). Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka 2025. Yogyakarta: BPS DIY.

Cypher, J. M., & Dietz, J. L. (2009). The process of economic development (3rd ed.). New York: Routledge.

Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is good for the poor. Journal of Economic Growth, 7(3), 195–225.

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. Governance, 23(2), 220–246.

Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. American Economic Review, 45(1), 1–28.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY tahun 2025. Yogyakarta.

Ravallion, M. (2004). Pro-poor growth: A primer. Washington, DC: World Bank.

Rostow, W. W. (1960). The stages of economic growth: A non-communist manifesto. Cambridge: Cambridge University Press.

Sen, A. (1999). Development as freedom. New York: Alfred A. Knopf.

Throsby, D. (2010). The economics of cultural policy. Cambridge: Cambridge University Press.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th ed.). Boston: Pearson.

United Nations Development Programme. (2020). Human development report 2020. New York: UNDP.

World Bank. (2018). Inclusive growth and shared prosperity. Washington, DC: World Bank.

Published

2026-06-28