Peran Pemerintah Daerah dalam Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Gunungkidul

Authors

  • Saryana Saryana Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
  • Adji Suradji Muhammad Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
  • Eka Suswanti Universitas Maritim Raja Ali Haji

DOI:

https://doi.org/10.55314/tsg.v7i1.1100

Keywords:

pemerintah daerah;, pendidikan dan pelatihan;, sumber daya manusia;, pembangunan daerah;, Gunungkidul.

Abstract

Penguatan sumber daya manusia (SDM) merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah, terutama di wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang beragam seperti Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen utama peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerahKabupaten Gunungkidul dalam penguatan pendidikan dan pelatihan SDM serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, observasi lapangan, serta telaah dokumen kebijakan terkait dengan program pendidikan dan pelatihan di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik melalui lembaga formal maupun nonformal. Program pelatihan vokasional, peningkatan kapasitas aparatur, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta menjadi instrumen utama dalam penguatan SDM lokal. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, fragmentasi kelembagaan, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola kolaboratif dan perencanaan berbasis kebutuhan lokal dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penguatan SDM yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

References

Abdillah, A. F., Pujiyati, W., & Muhammad, A. S. (2025). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan. Saba Jaya Publisher. https://box.apmd.ac.id/drive/d/s/14pnL4G

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Atchoarena, D., & Delluc, A. (2002). Revisiting technical and vocational education in sub-Saharan Africa : an update on trends , innovations and challenges (Paris (ed.)). UNESCO.

Bank, W. (2018). World development report 2018: Learning to realize education’s promise. World Bank Publications.

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9(2). http://fmx.sagepub.com/cgi/content/refs/18/1/59

Creswell, J. W. (n.d.). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approachces.

Cuervo-Cazurra, A. (2008). The effectiveness of laws against bribery abroad. Journal of International Business Studies, 39(4), 634–651. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400372

Dwiyanto, A. (2015). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. UGM Press.

Eichhorst, W., Rodriguez-Planas, N., Schmidl, R., & Zimmermann, K. F. (2015). A Road Map to Vocational Education and Training in Industrialized Countries. ILR Review, 68(2), 314–337. http://www.jstor.org/stable/24810348

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. June 2009, 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Grindle, M. S. (2004). Good Enough Governance : Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 17(4), 525–548.

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). Field Methods How Many Interviews Are Enough ? An Experiment with Data Saturation and Variability. SAGE Journals Online. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903

Klink, M. Van der, Heijden, B. I. J. M. Van der, Boon, J., & Rooij, S. W. van. (2014). Exploring the contribution of formal and informal learning to academic staff member employability A Dutch perspective. Career Development International, 19(3), 337–356.

Klitgaard, R. (2013). The Limits of Institutional Reform in Development. Public Administration and Development, 33(5), 1–6.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). Qualitative Data Analisys (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.

Mccourt, W., McCourt, W., & Eldridge, D. (2003). Global human resource management: Managing people in developing and transitional countries. Edward Elgar.

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods. (4th ed.). SAGE Publications.

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance : Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia (5).

Ramli, L. S. S. (2023). Peran Gerakan Paguyuban Anti Riba Dalam Mengurangi Ketergantungan Terhadap Transaksi Ribawi: Studi Kasus Pada Pagari NTB. Jurnal El-Hikam, 16(1), 31–50.

Rondinelli, D. A. (2007). Governments serving people: The role of decentralization in public service delivery. United Nations.

Smoke, P. (2015). Rethinking Decentralization: Assessing Challenges to a Popular Public Sector Reform. Public Administration and Development, 35(2), 97–112. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pad.1703

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development (12 th). Pearson.

Published

2025-12-31