Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Objek Wisata Saba Budaya Suku Baduy Desa Kanekes Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Abstract

Desa Kanekes yang berada di Kabupaten Lebak memiliki potensi wisata saba budaya yang terkenal dengan upacara Seba dan Ngaseuk serta tata cara kehidupan suku Baduy yang unik ditunjang dengan keindahan alam yang masih natural. Setelah Desa Kanekes menjadi objek wisata, hal ini berdampak positif terhadap Baduy yang semakin banyak dikunjungi para wisatawan sehingga ekonomi masyarakat pun semakin meningkat, meski demikian banyak pula permasalahan-permasalahan yang timbul terutama ketika tamu yang datang seringkali melakukan pelanggaran adat setempat, dan berpengaruh bagi lunturnya budaya yang ada, banyaknya pemandu wisata dari luar Baduy yang kurang paham aturan adat setempat kerap menjadi persoalan sekaligus menjadi pesaing yang tidak seimbang bagi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan melihat peran para stakeholders serta rencana tindak lanjut dalam pengembangan pariwisata. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif melalui observasi yang cukup intens dan wawancara dengan para informan kunci, akhirnya diperoleh hasil sebagai berikut: pengembangan pariwisata berbasis masyarakat belum optimal dilihat dari rendahnya dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, penggunaan sumberdaya lokal, dan penguatan institusi lokal. Perlu adanya peningkatan pelatihan dan pendampingan yang khusus, memperketat aturan adat berikut sanksi, serta menyiapkan peraturan pendukung. Peran serta stakeholders juga belum berjalan dengan optimal. Belum terlihatnya pengembangan pariwisata yang diinisiasi oleh masyarakat dan terlibatnya swasta sebagai investor dengan skema yang jelas, dan peran pemerintah sebagai fasilitator sekaligus koordinator. Rencana tindak lanjut pengembangan pariwisata berbasis masyarakat belum menyentuh pada pembuatan peraturan pendukung dan peningkatan pelatihan serta pendampingan sehingga diperlukan adanya evaluasi master plan yang direncanakan, pemerintah sebagai manajer harus dapat menjadi koordinator dan kontroler untuk memastikan terjadinya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan