KENDALA DALAM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Authors

  • Alim Dhohirotul Hikmah Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
  • EW. Tri Nugroho Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.287

Keywords:

Kendala, Penyederhanaan, Birokrasi

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu wilayah yang menjadi barometer pelayanan publik memandang bahwa visi Gubernur DIY yang digambarkan dalam lima kemuliaan, untuk kemuliaan martabat manusia Yogja sebagai sebuah pedoman. Dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dimungkinkan adanya kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kendala ini dimungkinkan terjadi karena adanya adaptasi dan transisi dari kebijakan lama ke kebijakan baru yang belum ada pada era sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Penulis ingin membahas tentang kendala dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Riset ini diselenggarakan di kantor Biro Organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu Aparatur Sipil Negara yang Organisasi Perangkat Daerahnya mengalami penyederhanaan birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pertama, ialah adaptasi yaitu sebuah proses penyesuaian diri Organisasi Perangkat Daerah beserta sumber daya manusia dengan tugas baru terutama dalam mendistribusikan tugas kantor kepada para staf. Kedua, budaya kerja ini sebenarnya muncul pada individu sumber daya manusia. Aparatur Sipil Negara masih bekerja dengan gaya dan ritme sebagai pejabat eselon IV yang disandang sebelumnya. Ketiga, budaya lokal ialah pengaruh lingkungan sekitar atau institusi lokal yang sudah lama masuk kedalam sendi-sendi birokrasi. Hal-hal baru yang masuk kedalam lingkungan birokrasi harus beralkulturasi dengan budaya setempat supaya dapat diterima oleh semua pihak.

References

Ajib Rakhmawanto. 2020. Analisis Dampak Perampingan Birokrasi Terhadap Penyetaraan Jabatan Administrator dan Pengawas, Vol. 15, Nomor 2, November 2021 : 11-24.

Elvira Mulya Nalien. 2021. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bureaucratic Triming Di Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Vol. 4, Nomor 1, 2021 : 1-13.

Dwiyanto, Agus. 2015. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/11225451/ Diunduh pada tanggal 6 Desember 2021

Rusliandy. 2020. Analisis Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah, Vol. 8, Nomor 1, April 2022 : 54-70.

Supardal dan R. Widodo Triputro. 2020. Otonomi Daerah yang Terpasung dalam Penyusunan Kelembagaan Daerah, Baskara Media, Yogyakarta.

Sari Atmikawati, Tisna. 2020. Transformasi Jabatan Jembatan Menuju Penyederhanaan Birokrasi Di Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandiklat DIY, Yogyakarta

Weber, Max. 2009. Sosiologi Cet II terjemahan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Published

2022-09-27

How to Cite

Hikmah, A. D., & Nugroho, E. T. (2022). KENDALA DALAM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. TheJournalish: Social and Government, 3(3), 242-246. https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.287