REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Agustinus Isak  Laba

doi:10.55314/tsg.v6i4.1036

Authors

Agustinus Isak Laba Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

DOI:

https://doi.org/10.55314/tsg.v6i4.1036

Keywords:

Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Pelayanan Publik

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, serta menawarkan beberapa solusi untuk perbaikan layanan administrasi perizinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus instrumental. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) di Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulandata yang digunakan, yaitu: wawancara mendalam, studi dokumen dan observasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan administrasi perizinan, dariaspek Kelembagaan bahwa pelayanan perizinan Kabupaten Sleman sudah berbentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service); aspek Sumber Daya Manusia bahwa kualifikasi pegawai yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai relatif masih rendah; aspek Sistem dan Prosedur bahwa umumnya perizinan diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan, adanya diskriminasi dan inkonsistensi. Melalui penelitian ini, dilakukan verifikasi terhadap beberapa konsep dan teori, yaitu formalisme sebagai salah satu ciri masyarakat prismatik yang dikemukakan oleh Fred W Riggs pada terjustifikasi dalam penelitian ini, yang dalam fenomena tersebut penulis menyebutnya dengan istilah “Bidah Regulasi.

References

Cordella, A., & Tempini, N. (2015). E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery. Government Information Quarterly, 32(3), 279–286.

Fukuyama, F. (2017). State building: Governance and world order in the 21st century.

Profile Books.

Hidayat, S., & Nasution, I. (2017). Pelayanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Pemerintah bagi Masyarakat dalam Mengatasi Musibah. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 1(2), 16.

Im, T. (2014). Bureaucratic power and government competitiveness. In The Korean Government and Public Policies in a Development Nexus, Volume 1 (hal. 55–75). Springer.

Kettl, D. F. (2015). The transformation of governance: Public administration for the twenty-first century. JHU Press.

Li, S., Dor, A., Deyo, D., & Hughes, D. R. (2017). The Impact of State Tort Reforms on Imaging Utilization. Journal of the American College of Radiology, 14(2), 149– 156.

Lubis, H. (2017). Penyediaan Pelayanan Publik Dalam Persoalan Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2), 1–15.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A method sourcebook. CA, US: Sage Publications.

Mulyani, N. M. A. R., Sinarwati, N. K., Yuniarta, G. A., & AK, S. E. (2017). Analisis Pengaruh Motivasi Pelayanan Publik Dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1), 7(1).

Needham, C., & Dickinson, H. (2017). “Any one of us could be among that number”: Comparing the Policy Narratives for Individualized Disability Funding in Australia and England. Social Policy & Administration.

Ostrom, E. (2015). Governing the commons. Cambridge university press.

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance:Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Dipresentasikan dalam The 5th International S ymposiumof J ournal A nt ro polgi I ndonesia.

Suryono, A. (2001). Budaya Birokrasi Pelayanan Publik. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 1(2), 49–58.