TheJournalish: Social and Government

REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Agustinus Isak Laba — 2025-09-02

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, serta menawarkan beberapa solusi untuk perbaikan layanan administrasi perizinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus instrumental. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) di Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulandata yang digunakan, yaitu: wawancara mendalam, studi dokumen dan observasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan administrasi perizinan, dariaspek Kelembagaan bahwa pelayanan perizinan Kabupaten Sleman sudah berbentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service); aspek Sumber Daya Manusia bahwa kualifikasi pegawai yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai relatif masih rendah; aspek Sistem dan Prosedur bahwa umumnya perizinan diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan, adanya diskriminasi dan inkonsistensi. Melalui penelitian ini, dilakukan verifikasi terhadap beberapa konsep dan teori, yaitu formalisme sebagai salah satu ciri masyarakat prismatik yang dikemukakan oleh Fred W Riggs pada terjustifikasi dalam penelitian ini, yang dalam fenomena tersebut penulis menyebutnya dengan istilah “Bidah Regulasi.

STUDI TENTANG FAKTOR DETERMINAN KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

Aminuddin — 2025-09-08

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan kinerja pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara kemudian dianalisis menggunakan tipologi kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka Utara ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun faktor eksternal. Kompetensi pegawai dan pemahaman yang baik terhadap tugas pokok menjadi dasar penting dalam kinerja individu. Sementara itu, kepemimpinan yang efektif memberikan arahan yang jelas dan motivasi yang diperlukan untuk meningkatkan semangat kerja pegawai. Kerja tim yang solid memungkinkan pegawai untuk saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan mengatasi tantangan bersama. Selain itu, sistem yang baik dan kedisiplinan pegawai menciptakan lingkungan kerja yang terorganisir dan efisien. Faktor situasional yang mendukung juga berperan dalam menciptakan atmosfer kerja yang positif, yang mendorong pegawai untuk bekerja lebih produktif dan efektif, sehingga berkontribusi pada peningkatan kinerja secara keseluruhan. Namun, faktor penghambat utama kinerja pegawai di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara adalah tingkat kedisiplinan pegawai. Di sisi lain, faktor pendukung kinerja pegawai meliputi: adanya aturan yang jelas, peran sentral pemimpin dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta sarana yang memadai seperti ruang kerja yang nyaman, fasilitas komputer dan jaringan internet, ruang ibadah, kamar mandi/wc, dan peralatan lainnya yang cukup. Semua ini mempermudah pegawai dalam menyelesaikan tugas administratif dan operasional mereka dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, kerja tim yang baik menciptakan sinergi antar pegawai, mempercepat pencapaian tujuan organisasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi yang efektif antar anggota tim juga berkontribusi dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

Marsiah — 2025-09-08

Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Kolaka Utara, yaitu mengimplementasikan kebijakan bantuan langsung tunai di Kabupaten Kolaka Utara, dari pengimplementasian itu desa di Kabupaten Kolaka Utara mengurangi angka kemiskinan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang yang ditentukan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan program yang dilakukan oleh pemerintah berupa BLT DD di Kabupaten Kolaka Utara dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan ketetapan yang berlaku. (2) Pesyaratan untuk penerima BLT DD sudah berjalan dengan baik karena persyaratan ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. (3) Penyaluran program BLT DD sudah berjalan dengan baik karena proses distribusi penyalurannya tunai dan melibatkan berbagai pihak, seperti BPD, Forkopinda (TNI & POLRI), dan masyarakat itu sendiri. (4) Pengawasan program BLT DD sudah berjalan dengan baik, karena setiap penerima BLT DD harus menandatangani bukti terima yang dicatat dalam dokumentasi desa, dan pengawasan bukan hanya oleh pemerintah desa tetapi juga melibatkan BPD, TNI/POLRI, pendamping desa, dan masyarakat itu sendiri. (5) Evaluasi program BLT DD sudah berjalan baik, karena BLT Dana Desa diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan meskipun hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif saja tidak mengalokasikannya untuk kegiatan yang lebih produktif. Jadi secara keselurahan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Kolaka Utara sudah berjalan dengan “Baik”.

AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

Uhriani — 2025-09-08

Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas kinerja, biaya, dan produk pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif Mixed Methods, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung, pengisian kuisioner, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) Indikator akuntabilitas kinerja pelayanan dapat disimpulkan bahwa mayoritas atau sebesar 85,8% responden setuju bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai”. (2) Indikator akuntabilitas biaya pelayanan dapat disimpulkan bahwa mayoritas atau sebesar 89,5% responden setuju bahwa akuntabilitas biaya pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai”. (3) Indikator akuntabiltas produk pelayanan dapat disimpulkan bahwa mayoritas atau sebesar 87,6% responden setuju bahwa akuntabilitas produk pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai”. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Akuntabilitas Pelayanan Publik di Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai” Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara dengan tingkat kesesuaian sebesar 87,6%.

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN LASUSUA KABUPATEN KOLAKA UTARA

Habibie Ahsan — 2025-09-08

Kemajuan teknologi memaksa kita untuk terus berkembang dan berinovasi agar dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan keadaan sekarang. UMKM sebagai sumber pendapatan yang sangat mudah untuk dijalankan membutuhkan kemajuan teknologi untuk terus bertahan dan mampu bersaing dengan UMKM lainnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: penggunaan media sosial terbukti memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Media sosial menjadi alat pemasaran yang efektif dengan memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mengatasi berbagai tantangan dalam promosi yang sebelumnya sulit dihadapi. Hal ini tercermin dalam peningkatan pendapatan UMKM, baik dalam hal volume penjualan maupun keuntungan. Walaupun pelaku UMKM menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang penggunaan media sosial, keterbatasan waktu, dan masalah jaringan, faktor pendukung berupa kemudahan penggunaan berbagai fitur media sosial memberikan dampak positif yang besar. Media sosial yang mudah diakses dan digunakan memungkinkan pelaku UMKM untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan dan memasarkan produk secara lebih efisien. Secara keseluruhan, UMKM di Kecamatan Lasusua memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan media sosial sebagai alat pemasaran terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Meskipun tantangan dalam penggunaannya masih ada, dengan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam memanfaatkan media sosial, UMKM di Kecamatan Lasusua memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

STUDI KOMPARASI IMPLEMENTASI PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN DESA BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN MAGELANG

Gerry Katon Mahendra — 2025-09-08

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Magelang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi. Menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang berfokus pada tiga perpustakaan desa, yaitu Perpusdes Ngablak, Sedayu, dan Kadiluwih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan secara langsung, meskipun minim pemanfaatan teknologi digital, tetapi mampu menjangkau masyarakat dan membangun partisipasi yang cukup baik. Dalam aspek sumber daya, keterlibatan masyarakat dan dukungan dari pemerintah desa berkontribusi terhadap keberlangsungan program, namun terdapat kendala pada keterbatasan SDM dan dana operasional. Dari sisi disposisi, dukungan dan komitmen pemerintah desa terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan keberlanjutan program, walaupun hal tersebut tidak merata di lokasi penelitian. Sementara itu, struktur birokrasi di ketiga Perpusdes belum berjalan optimal, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan dan pengembangan program. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan struktur organisasi, regenerasi pengurus, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung implementasi program perpustakaan berbasis inklusi sosial

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA UTARA

Syam Alamsyah — 2025-09-08

This study discusses the Effectiveness of One-Stop Licensing Services at the One-Stop Investment and Integrated Services Office (DPMPTSP) in North Kolaka Regency. The type of research used is qualitative description research with a descriptive type of research, the data sources in this study are primary and secondary data sources. The informants in this study were 6 people. Data collection techniques with in-depth interviews, direct observation and documentation.

The results of this study show that the implementation of one-stop licensing services at the North Kolaka Regency Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) has been very effective, which can be seen from the mechanism for implementing licensing services and the implementation of service standards in accordance with service standards based on the Decree of the Regent of North Kolaka Number: 500.16/157/2024 concerning Service Standards at the DPMPTSP of North Kolaka Regency, Including: simplicity, clarity, certainty of time, accuracy, security, responsibility, completeness of facilities and infrastructure, ease of access, discipline, friendliness and courtesy, and comfort. By looking at the two things mentioned above and the response given by the people of North Kolaka Regency to the services organized by DPMPTSP, it shows that licensing services in North Kolaka Regency have experienced a very significant improvement through the implementation of a one-stop integrated licensing service system. And what is an inhibiting factor is the low understanding and knowledge related to on-line-based licensing, while the supporting factors are: (1) Government Policies/Rules on the Implementation of One-Stop Integrated Services as outlined in Regent Regulation Number 12 of 2022, (2) Online Licensing Information System, (3) Quality of Human Resources, (4) Community Participation. With these supporting factors, the implementation of licensing services at DPMPTSP North Kolaka Regency can continue to provide services that are not only fast and efficient, but also quality, accountable, and able to meet public expectations, as well as create greater trust in the government.

Kekerasan Struktural dalam proses Percepatan Koperasi Merah Putih

Yuliana Sandra Frastiwi — 2025-09-13

Dengan banyaknya penelitian dan artikel tentang koperasi merah putih yang sebagian besar fokus terhadap sisi baik dan positif atas program tersebut. Tulisan ini akan mengkritisi tentang tidak dilibatkannya masyarakat dan pemerintah desa dalam proses formulasi kebijakan Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai bentuk kekerasan struktural. Detailnya, tulisan ini akan melakukan analisa tipologi kekerasan struktural yang memiliki enam karakteristik 1) Berupaya mendapatkan legitimasi dengan mempengaruhi sisi psikologis, 2) sanksi dengan menggunakan metode stick and carrot, 3) Desa sebagai objek yang tersakiti, 4) pemusatan kekuasaan, perampasan kedaulatan desa, 5) kekerasan struktur yang lahir secara sengaja atau tidak disengaja?, 6) kekerasan laten yang melumpuhkan kemandirian desa.