KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN PARIWISATA PANTAI PARANGTRITIS
DOI:
https://doi.org/10.55314/tsg.v5i2.768Keywords:
Kolaborasi Pemerintahan, Pengelolaan, PariwisataAbstract
Penertiban pariwisata di pantai Parangtritis merupakan suatu bentuk dalam melastarikan alam, budaya, lingkungan dan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah sejauh mana kolaborasi (collaborative) anatara pemerintah dan masyarakat dalam proses penertiban pariwisata di pantai Parangtritis. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menemukan makna dari penemuan di lapangan, sedangkan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian ini berdasarkan pada teori Ansel, dkk yang melihat bagaimana kolaborasi pemerintah dapat terbagi menjadi 3 proses yaitu (1) partisipasi pemangku kepentingan, (2) ada kondisi kesetaraan kekuasaan, dan (3) ada aktor berkompeten.
References
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of public administration research and theory, 18(4), 543-571.
Adianto, Fahriadi. "Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru."
Pratiwi, T. S., & Arisanto, P. T. (2021, December). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Merespon Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Pendekatan Crisis Visualizations. In Proceeding International Relations on Indonesian Foreign Policy Conference (Vol. 1, No. 1, pp. 249-271).
Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). In Prosiding Seminar Nasional Unimus (Vol. 1).
MONIKA, M. (2022). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD").
Zaenuri, Muhammad. 2016. Tata kelola pariwisata-bencana dalam perspektif collaborative governance( studi kasus pariwisata-bencana lava tour merapi kabupaten seleman ).
Peraturan Perundang-undangan : Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan
Published
How to Cite
Issue
Section
Copyright (c) 2024 TheJournalish: Social and Government

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Thejournalish: Social and Government This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.