Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia

Muhammad Rafi  Darajati

doi:10.55314/tsg.v4i5.599

Authors

Muhammad Rafi Darajati

DOI:

https://doi.org/10.55314/tsg.v4i5.599

Keywords:

Ekonomi biru, Hukum laut, Pembangunan berkelanjutan, Poros Maritim Dunia, Negara kepulauan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peluang implementasi prinsip ekonomi biru dalam pengaturan tata kelola kelautan Indonesia. Hal ini menjadi penting dikarenakan kebijakan Pemerintah hendaknya selalu berorientasi kepada pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Sebagai sebuah negara kepulauan, maka pembangunan bidang kelautan harus dijadikan arus utama dalam kebijakan pembangunannya. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengukur seberapa besar upaya yang telah dilakukan para pemangku kepentingan sehubungan dengan pengelolaan kelautan yang berbasis ekonomi biru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi kelautan yang berbasis ekonomi biru dapat menjadi andalan dalam peningkatan pendapatan Indonesia di masa yang akan depan sehingga dapat mewujudkan diri sebagai Poros Maritim Dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memiliki kesempatan dan kewajiban untuk menata ulang tata kelola kelautan nasional yang selaras dengan alam. Temuan dari hasil penelitian ini berupa strategi langkah kebijakan yang dapat dijalankan, yaitu dengan cara menselaraskan dan mengutuhkan tatanan hukum laut; menguatkan dan mensinergikan kelembagaan dan kerjasama kelautan; mengutuhkan dan mengintegrasikan data dan informasi laut; dan menumbuh kembangkan riset dan teknologi kelautan.

References

Bellwood, D. R., Streit, R. P., Brandl, S. J., & Tebbett, S. B. (2019). The meaning of the term ‘function’in ecology: A coral reef perspective. Functional Ecology, 33(6), 948-961.

Benzaken, D., Voyer, M., Pouponneau, A., & Hanich, Q. (2022). Good governance for sustainable blue economy in small islands: Lessons learned from the Seychelles experience. Frontiers in Political Science, 4, 1040318.

Cisneros-Montemayor, A. M., Ducros, A. K., Bennett, N. J., Fusco, L. M., Hessing-Lewis, M., Singh, G. G., & Klain, S. C. (2022). Agreements and benefits in emerging ocean sectors: Are we moving towards an equitable Blue Economy?. Ocean & Coastal Management, 220, 106097.

Darajati, M. R., 2022, Hukum Laut Internasional, UNTAN Press, Pontianak

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2022, Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2022, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Ginting, J. (2023). ANALISIS KERUSAKAN TERUMBU KARANG DAN UPAYA PENGELOLAANNYA. Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT), 1, 53-59.

Hidayat, S. (2017). Kebijakan Poros Maritim Dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan Dan Harapan. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 7(3), 89-104.

Lee, K. H., Noh, J., & Khim, J. S. (2020). The Blue Economy and the United Nations’ sustainable development goals: Challenges and opportunities. Environment international, 137, 105528

Mendongkrak Kontribusi PDB Perikanan, https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/25/mendongkrak-kontribusi-pdb-perikanan, diakses pada 22 Juni 2023

Monios, J., & Wilmsmeier, G. (2022). Maritime governance after COVID-19: how responses to market developments and environmental challenges lead towards degrowth. Maritime Economics & Logistics, 24(4), 699-722.

Pangemanan, A. E. (2019). Kebijakan maritim dalam mewujudkan negara kesatuan republik indonesia sebagai poros maritim dunia. Lex Et Societatis, 7(12).

Pusat Data, Statistik dan Informasi, 2022, Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2022, Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta

Pusat Penelitian Oseanografi, 2017, Status Terumbu Karang Indonesia 2017, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

Sapanli, K., Kusumastanto, T., Budiharsono, S., & Sadelie, A. (2020). Dinamika dan kebijakan pengembangan ekonomi kelautan Indonesia. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 10(2), 117-128.

Sathiendrakumar, R., Jaffur, Z. K., & Seetanah, B. (2021). The role of international tourism in the Maldives. In Tourism planning and development in South Asia (pp. 132-148). Wallingford UK: CABI.

Siah, A. K., & Chan, L. M. (2022). Responses to the COVID-19 pandemic: Exploring leakage and opportunities along the Maldives’ tourism value chain. In COVID-19 and the Evolving Business Environment in Asia: The Hidden Impact on the Economy, Business and Society (pp. 235-258). Singapore: Springer Nature Singapore.

The Future We Want, Outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=8694#.ZBQnxS8RoTE, diakses pada tanggal 17 Maret 2023

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

van de Water, J. A., Tignat-Perrier, R., Allemand, D., & Ferrier-Pages, C. (2022). Coral holobionts and biotechnology: from Blue Economy to coral reef conservation. Current Opinion in Biotechnology, 74, 110-121

Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A., & Azmi, K. (2018). Shades of blue: what do competing interpretations of the Blue Economy mean for oceans governance?. Journal of environmental policy & planning, 20(5), 595-616.

Wiradipradja, E. S., 2015, Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Keni Media, Bandung