Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Subbidang Keluarga Berencana dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Aceh

Authors

  • Dini Ramadini BKKBN Perwakilan Provinsi Aceh

DOI:

https://doi.org/10.55314/tsg.v7i4.1057

Keywords:

Kata kunci: BKKBN, nilai publik, keluarga berencana, kelembagaan daerah, Aceh.

Abstract

Policy paper ini bertujuan mengevaluasi optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Keluarga Berencana dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Provinsi Aceh serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif, terukur, dan berkelanjutan. DAK Subbidang Keluarga Berencana merupakan salah satu instrumen fiskal yang dapat mendukung pelayanan keluarga berencana, pendampingan keluarga, serta intervensi terhadap keluarga berisiko stunting. Namun, efektivitas pemanfaatannya di daerah tidak hanya ditentukan oleh tingkat realisasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, ketepatan sasaran, integrasi data, koordinasi lintas sektor, dan keterkaitan antara anggaran dengan indikator kinerja. Permasalahan utama yang ditetapkan berdasarkan analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG) adalah belum optimalnya perencanaan dan penganggaran DAK Subbidang Keluarga Berencana berbasis data keluarga berisiko stunting dan indikator kinerja terpadu. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif dengan metode deskriptif-evaluatif. Analisis dilakukan secara bertahap melalui USG untuk menentukan prioritas masalah, analisis Fishbone untuk mengidentifikasi akar permasalahan, serta SWOT Analysis, Policy Gap Analysis, dan Public Value Analysis untuk mengevaluasi kondisi kebijakan dan merumuskan alternatif kebijakan. Hasil analisis Fishbone menunjukkan tiga akar masalah utama, yaitu sistem perencanaan dan penganggaran yang masih bersifat administratif dan belum berbasis analisis kebutuhan keluarga berisiko stunting, sistem data yang masih terfragmentasi antarperangkat daerah, serta kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Berdasarkan hasil analisis tersebut dirumuskan tiga alternatif kebijakan, yaitu integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis data, penguatan koordinasi lintas sektor melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dan pengembangan sistem data stunting terpadu lintas sektor. Hasil penilaian berdasarkan efektivitas, efisiensi, feasibility, dan keberlanjutan menunjukkan bahwa Integrasi Perencanaan dan Penganggaran DAK Subbidang Keluarga Berencana Berbasis Data Keluarga Berisiko Stunting memperoleh skor tertinggi sebesar 19 dan ditetapkan sebagai kebijakan utama. Implementasi kebijakan diarahkan untuk menghubungkan data sasaran, analisis kebutuhan, penetapan prioritas, penyusunan program, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi secara terpadu. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas penggunaan anggaran, kualitas tata kelola berbasis data dan kinerja, serta memberikan kontribusi terhadap percepatan penurunan stunting di Provinsi Aceh.

References

DAFTAR PUSTAKA

BPS. DATA BPS.; 2024.

Moore MH. Creating Public Value: Strategic Management in Government. Vol 1. MA: Harvard University Press; 1995.

Abdussamad Z. Metode Penelitian Kualitatif. 1st ed. (Rapanna P, ed.). Syakir Media Press; 2021.

Zainal S. Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi. Masy J Sosiol. 2016;21(1):81-108. doi:10.7454/mjs.v21i1.4757

Indonesia PR. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.; 2009:2009.

Peraturan Presiden RI. Peraturan Presiden tentang tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Perpres Nomor 181 Tahun 2024). Published online 2024.

Pemerintah Republik Indonesia. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA DENGAN. Peratur Pemerintah Republik Indones. Published online 2014:41. https://peraturan.bpk.go.id/

Grindle, M. S. & Hilderbrand ME. “Building Sustainable Capacity in the Public Sector: What Can Be Done?” Public Administration and Development. Vol 15.; 1995.

Mazmanian, D. A. & Sabatier PA. Implementation and Public Policy. IL: Scott Foresman; 1983.

Cheema, G. Shabbir & Rondinelli DA. Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. CA: Sage Publications; 1983.

Published

2026-09-09