TheJournalish: Social and Government

Dampak Limbah Cair Industri Batik terhadap Kualitas Lingkungan

Ika Prasetya Rini , Diana Retna Utarini Suci Rahayu , Budi Aji — Sat, 20 Jun 2026 00:00:00 +0700

Industri rumahan batik di Desa Sokaraja Kulon memberikan kontribusi ekonomi namun menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji kesesuaian karakteristik limbah cair batik terhadap baku mutu lingkungan, menganalisis hubungannya dengan kualitas air sumur, serta mengukur persepsi masyarakat. Menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan melalui pengujian laboratorium terhadap parameter fisik-kimia dan survei terstruktur kepada masyarakat di radius terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah cair industri batik belum memenuhi baku mutu dengan nilai pH sebesar 11 dan konsentrasi logam berat kromium (Cr) sebesar 10 mg/L. Secara kuantitatif, terdapat korelasi antara jarak sumur dengan tingkat konsentrasi Cr, di mana konsentrasi tertinggi ditemukan pada sumber terdekat. Data kesehatan masyarakat menunjukkan prevalensi keluhan penyakit kulit dan pernapasan yang selaras dengan indikasi paparan logam berat dalam darah. Pengukuran menggunakan skala Likert menunjukkan persepsi masyarakat berada pada angka 80,2% (kategori baik), namun dengan skor pemahaman dampak kesehatan yang masih di bawah rata-rata. Strategi pengelolaan dirumuskan secara sistematis untuk menurunkan beban pencemaran melalui standarisasi ambang batas limbah, penerapan teknologi filtrasi, penguatan pengawasan dan pendampingan instansi terkait (DLH dan Dinkes), serta perluasan edukasi publik.

Pengaruh Pengetahuan, Sikap, Sarana dan Prasarana, dan Norma Subjektif Terhadap Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Sun, 12 Jul 2026 00:00:00 +0700

Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih dan berkelanjutan, khususnya pada kawasan yang memiliki karakteristik permukiman berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan, sikap, sarana dan prasarana, serta norma subjektif terhadap perilaku pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Mantuil, Kota Banjarmasin. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 98 kepala keluarga yang terdiri atas 49 responden di kawasan permukiman kumuh dan 49 responden di kawasan permukiman bukan kumuh. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas, kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, sarana dan prasarana, serta norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan sampah, baik secara parsial maupun simultan. Norma subjektif merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap perilaku pengelolaan sampah. Model penelitian mampu menjelaskan 73,7% variasi perilaku pengelolaan sampah rumah tangga, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan perilaku pengelolaan sampah memerlukan penguatan dukungan sosial yang didukung oleh peningkatan pengetahuan, pembentukan sikap, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Kesenjangan antara Target dan Realisasi: Studi Indikator Pembangunan Kalurahan dan Kelurahan DIY 2025

Juang Gagah Mardhika — Sun, 28 Jun 2026 00:00:00 +0700

Pembangunan daerah merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan berbagai capaian pembangunan yang positif, sejumlah indikator pembangunan di tingkat kalurahan dan kelurahan masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Kondisi tersebut tercermin dari masih tingginya angka kemiskinan, belum optimalnya capaian Inclusive Growth Index (IGI), ketimpangan antarwilayah, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar bagi sebagian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator pembangunan yang belum mencapai target, menganalisis tingkat capaiannya berdasarkan data empiris, mengkaji faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas pembangunan di tingkat kalurahan dan kelurahan di DIY. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap berbagai sumber data sekunder, seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun 2025, data statistik pembangunan daerah, serta berbagai dokumen kebijakan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaktercapaian indikator pembangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur, lemahnya koordinasi antaraktor pembangunan, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur dasar, serta faktor struktural berupa keterbatasan anggaran dan dinamika ekonomi eksternal. Ketidaktercapaian indikator tersebut berimplikasi pada masih tingginya kemiskinan multidimensional, ketimpangan pembangunan wilayah, dan belum optimalnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pembangunan melalui perencanaan berbasis data, peningkatan kapasitas kelembagaan kalurahan dan kelurahan, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Kajian ini memberikan kontribusi dalam memahami tantangan pembangunan di tingkat lokal sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

IMPLEMENTASI DIGITAL GOVERNANCE MELALUI SISTEM INFORMASI SISI ASDP PADA LAYANAN TRANSPORTASI PERAIRAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Dani Ramdan, Candra Yarra Taruna — Fri, 17 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Digital Governance melalui Sistem Informasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SISI ASDP) pada layanan transportasi perairan di Provinsi Jawa Barat. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mengenai bagaimana dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi memengaruhi implementasi sistem digital, serta bagaimana interaksi antar dimensi tersebut membentuk variasi implementasi pada berbagai satuan pelayanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PPP LL ASDP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik pengkodean kualitatif secara bertahap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SISI ASDP tidak berlangsung secara seragam, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara interpretation gap pada dimensi komunikasi, capacity gap pada dimensi sumber daya, adaptive rationality pada dimensi disposisi pelaksana, serta informal governance pada dimensi struktur birokrasi. Interaksi keempat faktor tersebut menghasilkan tiga tipologi implementasi, yaitu implementasi adaptif terkendali, implementasi adaptif situasional, dan implementasi adaptif berbasis keterbatasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi digital governance tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, kemampuan adaptasi pelaksana, dan fleksibilitas kelembagaan dalam merespons kondisi operasional yang beragam. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan dan digital governance dalam konteks organisasi publik yang memiliki karakteristik operasional kompleks.

Strategi Pemerintah Desa Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo

Nadila Wahyuningtyas, Erni Saharuddin — Mon, 20 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah desa dalam percepatan penurunan stunting di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Prevalensi stunting di desa tersebut tercatat sebesar 25,5% per Desember 2024, jauh melampaui target kabupaten sebesar 14,5%. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan yang dipilih secara purposif, meliputi kepala desa, sekretaris desa, bidan desa, kader posyandu, ahli gizi Puskesmas Kepil I, serta ibu balita stunting dan tidak stunting. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis kerangka menggunakan teori strategi Kotten yang mencakup tiga dimensi, yaitu strategi organisasi, strategi pendukung sumber daya, dan strategi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah membentuk Tim Penanganan dan Penurunan Stunting (TPPS) lintas sektor serta menyelenggarakan forum rembug stunting sebagai wadah koordinasi partisipatif. Dari sisi sumber daya, desa mengalokasikan dana untuk program Posyandu, Pos Kesehatan Desa, dan Bina Keluarga Balita. Berbagai program intervensi juga telah dilaksanakan, di antaranya pemberian makanan tambahan berbasis protein hewani, edukasi PMBA, kelas balita stunting, serta pemberian tablet darah bagi remaja putri dan ibu hamil. Namun demikian, implementasi strategi belum sepenuhnya optimal akibat lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas aparat desa, serta rendahnya perubahan perilaku gizi dan pola asuh keluarga. Diperlukan penguatan sinergi antarpemangku kepentingan, peningkatan kapasitas kader, dan program edukasi perubahan perilaku yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Mendorong Kinerja Pegawai Melalui Iklim Etika Kerja Dan Kepatuhan Organisasional Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang

Asbi Nasar, Feny Susana Eky, Rulli Saragi , Nasaruddin Nasaruddin — Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 +0700

Peningkatan kinerja pegawai merupakan isu strategis dalam organisasi sektor publik, khususnya pada instansi pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Meskipun berbagai penelitian telah mengidentifikasi determinan kinerja pegawai, kajian yang secara simultan menguji peran iklim etika kerja dan kepatuhan organisasional pada instansi pelayanan administrasi kependudukan di tingkat pemerintah daerah masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh iklim etika kerja dan kepatuhan organisasional terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 55 pegawai yang dipilih menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim etika kerja dan kepatuhan organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa integrasi lingkungan kerja yang berlandaskan nilai etika dan kepatuhan terhadap aturan organisasi merupakan mekanisme penting dalam meningkatkan kinerja pegawai pada organisasi pelayanan publik. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi penguatan etika organisasi dan kepatuhan pegawai guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Membedah Retorika Politik Presiden Prabowo Subianto pada Pidato Hari Buruh Internasional 2026 di YouTube: Analisis Retorika Aristoteles

Atef Fahrudin, Galang Ikhwan Aji Sabda — Mon, 27 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk membedah retorika politik Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang diunggah pada kanal YouTube resmi Prabowo Subianto. Pidato ini dipilih karena menampilkan gaya komunikasi politik yang khas, memadukan naskah formal kenegaraan dengan improvisasi lisan yang spontan di hadapan massa buruh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi terhadap transkrip audiovisual (file SRT) berdurasi 46 menit 17 detik yang berisi 2.479 kata ujaran. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori retorika Aristoteles, yaitu ethos, pathos, dan logos, yang diperkaya dengan lima kanon retorika klasik (inventio, dispositio, elocutio, memoria, dan pronuntiatio). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pathos dan logos mendominasi struktur persuasi pidato, ditandai dengan narasi personal tentang latar belakang militer dan pengalaman lima kali mencalonkan diri sebagai presiden, serta pemaparan sejumlah kebijakan konkret seperti Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 dan dua Peraturan Presiden tentang perlindungan pekerja. Ethos dibangun melalui protokol kenegaraan, simbol religiusitas dan pluralisme, serta klaim moral antikorupsi. Dari sisi lima kanon retorika, pidato ini memperlihatkan dispositio yang cair karena Presiden secara eksplisit menyimpang dari naskah yang telah disiapkan, serta elocutio yang mencampurkan register bahasa Indonesia formal, dialek Jakarta yang informal, dan bahasa Jawa pada bagian penutup. Temuan ini memperkuat argumen bahwa retorika politik populis kontemporer di Indonesia memanfaatkan platform digital untuk menampilkan kedekatan emosional sekaligus legitimasi kebijakan

Desa Inklusi: Mewujudkan Ruang Aman dan Bermakna bagi Penyandang Disabilitas

Lalu Bintang Wahyu Putra, Oktarina Albizzia, Oelin Marliyantoro — Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan ruang-ruang partisipasi sosial lainnya. Kondisi ini diperparah oleh stigma, diskriminasi dan minimnya infrastruktur yang aksesibel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep desa inklusi di Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman. Mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menciptakan ruang hidup yang aman dan bermakna bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dihasilkan dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan dan prorgam desa yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan Desa Sendangtirto punya komitmen kuat mewujudkan desa inklusi melalui Perdes Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Desa. Selain itu, dilakukan penguatan partisipasi disabilitas, dan penyediaan infrastruktur aksesibel. Meski begitu, beberapa catatan perlu diperhatikan seperti koordinasi antarlembaga masih lemah, minimnya data terpadu disabilitas, dan stigma sosial terhadap disabilitas masih melekat. Menuju desa inlusi butuh pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan agar hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi optimal.